Latar belakang lahirnya surat perintah sebelas maret/supersemar

Latar belakang lahirnya surat perintah sebelas maret/supersemar - Pencarian kesenian dan tarian budaya dengan kata kunci " Latar belakang lahirnya surat perintah sebelas maret/supersemar " di temukan di suog.co. Untuk mencari informasi atau artikel sejarah yang sesuai dengan tarian, lagu daerah, alat musik tradisional, budaya, gambar, kesenian, asal usul, asal muasal, cerita rakyat anda dapat menuliskan kata kunci yang ada pada kolom pencarian yang sudah tersedia.

Dengan semakin berkembang nya teknologi internet, situs suog.co berusaha untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan sejarah di dunia, khususnya kesenian. Situs suog.co memiliki ratusan artikel kesenian tari dan alat musik tradisional misal " Latar belakang lahirnya surat perintah sebelas maret/supersemar " yang di anda jadikan masukan atau bahan referensi ilmu pengetahuan anda.

Baca : Latar belakang lahirnya surat perintah sebelas maret/supersemar
Soekarno dan soeharto

Soekarno dan soeharto

Sejarah lengkap supersemar – Masa Orde Baru merupakan masa yang ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno yang ditujukan kepada Letjen. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib).

Supersemar sendiri keluar karena dipicu adanya peristiwa G30S/PKI yang menewaskan jenderal-jenderal Indonesia. Akibat adanya peristiwa tersebut, muncul reaksi rakyat melalui aksi demo massa menentang PKI. Hingga pada 12 Januari 1966 muncul tiga tuntutan rakyat yang biasa disebut Tritura yang isinya : bubarkan PKI, turunkan harga, dan bersihkan kabinet dari G30S/PKI. Presiden Soekarno pun berpidato yang judulnya Nawaksara. Pidato yang berisikan 9 poin penting tersebut tidak satupun yang menyinggung PKI.

Pada tanggal 10 Maret 1966, Presiden Soekarno menemui Pangdam V Jaya, Amir Mahmud untuk menanyakan tentang pengamanan sidang paripurna yang akan dilaksanakan tanggal 11 Maret 1966. Amir Mahmud pun menjanjikan keadaan yang baik. Namun, pada hari dilaksanakannya sidang paripurna ada serangan dari luar gedung yang merupakan pasukan mahasiswa yang biasa disebut Pasukan Liar. Pada sidang tersebut, seluruh peserta hadir kecuali Soeharto. Pada saat berpidato dalam sidang, Presiden Soekarno mendapat memo yang berisikan SOS bahwa istana telah dikepung. Akhirnya Presiden Soekarno dan Kol. Sobur serta seorang lagi segera pergi ke Bogor menggunakan helikopter. Tiga orang jenderal lainnya ( Amir Mahmud, Basuki Rahmat, dan M. Yusuf) yang merasa harus mengamankan presiden segera menyusul tetapi mereka harus meminta izin kepada pimpinan mereka pada saat itu, yaitu Soeharto. Beliau mengizinkan mereka dengan syarat jika ingin diamankan, harus adasurat pernyataan. Akhirnya 3 orang jenderal tersebut itu menemui Presiden Soekarno dan membuat surat pernyataan dalam perjalanan kembali ke Jakarta di dalam mobil pada malam hari itu. Setelah dibaca, ternyata surat tersebut berisikan penyerahan kekuasaan.

Setelah munculnya Supersemar, di Indonesia terjadi dualisme kepemimpinan yang berarti adanya 2 pemimpin dalam satu negara.

Hingga pada 20 Februari 1967, Presiden Soekarno dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan secara resmi kepada Soeharto dengan membuat memo pengunduran diri sebagai presiden RI. Memo tersebut yang kemudian dijadikan landasan hukum sidang istimewa MPRS (7-12 Maret 1967). Sidang tersebut menghasilkan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang isinya pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno atas segala kekuasaan pemerintah negara dan mengangkat pengemban supersemar sebagai presiden. Dasar pengangkatan Soeharto sebagai pengemban Supersemar adalah hasil dari sidang umum, Tap MPRS No. IX/MPRS/1966.

Akhirnya pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto diambil sumpahnya dan dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Dengan pelantikan tersebut, maka secara resmi terjadi pergantian pemerintahan dari masa Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) ke pemerintahan yang baru (masa Orde Baru).

Isi Supersemar

Berdasarkan surat perintah itu, Letjen Suharto atas nama Presiden/Pangti ABRI/ Mandataris MPRS/PBR menandatangani Keppres No. 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 yang menyatakan pembubaran PKI.

Langkah selanjutnya yang diambil oleh pengemban Supersemar adalah pada tanggal 18 Maret 1966 mengamankan menteri-menteri yang tergabung dalam kabinet Dwikora.

Ketetapan-Ketetapan MPRS

Selanjutnya dalam rangka menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka pada tanggal 20 Juni – 5 Juli 1966 dilaksanakan Sidang Umum IV MPRS. Sidang ini menghasilkan ketetapan-ketetapan penting berikut :

  • Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, tentang pengesahan dan pengukuhan Supersemar.
  • Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966, tentang kedudukan lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah.
  • Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tentang pemilihan umum.
  • Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tentang penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri.
  • Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, tentang pembentukan Kabinet Ampera.
  • Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan petraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
  • Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang pembubaran PKI dan pernyataan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
  • Ketetapan MPRS No. XXIX/MPRS/1966, tentang pahlawan Ampera
  • Ketetapan MPRS No. XXX/MPRS/1966, tentang pencabutan bintang mahaputra kelas III dari D.N. Aidit.

Dualisme kepemimpinan

Perubahan politik penting mulai terjadi sejak Letnan Jenderal Suharto diberi tugas untuk membentuk Kabinet Ampera. Hal ini merupakan awal terjadinya dualisme kepemimpinan nasional.

Pada awal pembentukan kabinet Presiden Sukarno masih tetap memegang kekuasaan pemerintahan dan kepala negara, namun mulai tanggal 11 Oktober 1966, Presiden Sukarno hanya sebagai kepala negara dan Letjen Suharto sebagai kepala pemerintahan.

Sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966, tatanan perikehidupan rakyat, bangsa dan negara dilaksanakan atas dasar kemurnian Pancasila dan UUD 1945.

Jadi bangsa Indonesia memasuki tatanan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru. Ciri pokok Orde Baru adalah pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Orde Baru memiliki landasan

Landasan tetap, terdiri dari:

  • Landasan Idiil : Falsafah dan ideologi negara Pancasila
  • Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan situasional (operasional) :

  • Ketetapan-ketetapan MPRS.
Dengan alasan hak cipta (copyright) atas artikel asal usul dengan judul Latar belakang lahirnya surat perintah sebelas maret/supersemar yang merupakan hasil tulisan dari beberapa sumber yang ada di internet. suog.co hanya menampilkan sebagian isi dari Latar belakang lahirnya surat perintah sebelas maret/supersemar. Untuk memudahkan pencarian artikel asal usul, suog.co juga menyediakan layanan pencarian artikel seputar sejarah, seperti Latar belakang lahirnya surat perintah sebelas maret/supersemar yang dapat anda temukan dengan layanan pencarian yang sudah tersedia. Dan seluruh artikel asal usul yang terdapat di suog.co ini kami ambil dari beberapa blog atau situs kesenian dan sejarah yang sudah terpercaya. Oleh karena itu, jika anda ingin melihat lebih jelas Latar belakang lahirnya surat perintah sebelas maret/supersemar secara lengkap, anda dapat mencari beberapa artikel sejarah pada kolom pencarian yang sudah di sediakan.

Artikel seni budaya di cari :

arti pantun bulu merak, cara tata rias cowok kuda lumping, download musik gamelan tari pendet, rek ayo rek diiringi alat musik, warsh nafi al husary